Gaji Guru Honorer Memprihatinkan

Banyak persoalan yang menghinggapi guru honorer, mulai dari status yang sampai saat ini belum jelas hingga masalah penghasilan yang sangat rendah dibandingkan dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nasib gaji guru honorer masih sangat memprihatinkan. Gaji yang mereka terima masih jauh di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP). Gaji yang mereka dapat hanya sekitar Rp. 100.000 sampai Rp. 900.000 per bulan, nominal tersebut jelas jauh di bawah rata-rata yang berkisar Rp. 2.200.000 per bulan. Padahal kinerja dan jam bekerja guru honorer dan guru PNS tidak dibedakan. Guru juga merupakan tonggak utama dalam dunia pendidikan. Guru berada dalam barisan terdepan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika sudah begini, bagaimana kualitas pendidikan akan baik, jika kesejahteraan guru masih jauh dari rata-rata. Sehingga banyak guru honorer yang bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup, seperti mengajar bimbel, les privat, berjualan dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin hal tersebut nantinya akan mengganggu kualitas pendidikan. Guru harus mencari penghasilan lain di luar pekerjaannya menjadi guru, sehingga bisa saja guru-guru tersebut menjadi lelah saat mengajar. Padahal banyak dari mereka bekerja hampir sama baiknya dengan guru PNS, mereka juga mengajar penuh waktu. Tetapi apa yang mereka dapatkan, gaji yang di dapat dari honor mengajar masih jauh dari cukup.

Belakangan ini banyak terjadi demo di mana-mana menuntut kebijakan pemerintah untuk segera mengangkat guru honor menjadi guru PNS. Bagaimana tidak, mereka sudah bertahun-tahun menjadi guru honorer dengan gaji yang segitu-gitu saja, kalaupun ada kenaikan jumlahnya tidak besar, paling hanya Rp. 100.000 per tahun. Bahkan ada guru yang sudah mengajar 7 tahun, masih belum diangkat menjadi PNS, ini tentu keadaan yang sangat memprihatinkan.  Upah yang diberikan sangat tidak manusiawi dibandingkan jasa guru honor dalam melaksanakan tugas mendidik anak bangsa. Masalah ini harus segera dituntaskan oleh pemerintah, karena tolok ukur keberhasilan siswa ada pada guru. Bagaimana guru dapat bekerja secara profesional, sedangkan dia harus memikirkan kesejahteraan diri dan keluarganya karena honor yang diperoleh tak mungkin mencukupi biaya kehidupannya. Mayoritas guru honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bandung masih menerima gaji Rp. 50.000 per bulan. Padahal mereka berbekal gelar sarjana Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan beban mengajar di atas 24 jam per minggu. Selain itu, guru honorer di Subang dan Banten juga harus puas dengan gaji per bulan yang hanya Rp. 350.000. Sedangkan guru yang mengajar di DKI Jakarta, gaji yang mereka dapat sekitar Rp. 500.000 – 900.000 per bulannya. Jika di kota saja kondisinya sudah begitu memprihatinkan, bagaimana dengan nasib guru yang berada di desa atau pelosok-pelosok sana. Itu artinya, guru honorer belum sejahtera dimana pun mereka berada termasuk di Jakarta. Padahal hampir seluruh SD memperkerjakan guru honor sekitar 2-3 guru karena mengalami kekurangan guru yang berstatus PNS. Selain itu, banyak murid yang harus mendapatkan pengajaran, jika tidak ada guru honorer pasti akan sangat kerepotan. 

Pemerintah sebaiknya menambah lagi lowongan kerja untuk menjadi PNS sehingga nasib guru bisa ditingkatkan. Dengan meningkatnya kualitas guru, mutu pendidikan pun akan semakin baik. Pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya memperjuangkan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Gaji guru honorer setidaknya setara dengan UMP, bukan di bawah rata-rata. Selain itu, anggaran untuk pendidikan yang sebesar 20% dari APBN, sebaiknya pemerintah mensubsidi minimal Rp. 500.000 per orang per bulan untuk gaji guru honorer atau non-PNS. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan standar gaji guru honorer di Indonesia yang disesuaikan dengan masa pengabdian guru tersebut. Bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan standar minimal gaji guru khususnya non-pegawai negeri sipil minimal adalah Rp. 3.200.000 per bulan. Standar minimal gaji guru sangat dibutuhkan untuk kelayakan hidup keluarga mereka. Saat ini harga-harga bahan pokok terus melambung tinggi, belum lagi biaya sewa rumah dan biaya sekolah anak yang juga semakin mahal. Ini juga menyangkut rasa kemanusiaan dan tugas-tugas yang diamanatkan tenaga pendidik cukup berat dan memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar. Guru memiliki tugas yang mulia dan mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan unggul, jika hanya diberikan gaji sebesar itu tentu sangat tidak layak. Sehingga sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan kehidupan guru, dengan menaikkan honor mereka yang tidak jauh berbeda dengan gaji guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berbagai Kejanggalan dalam Kurikulum 2013

         Kurikulum 2013 akan diberlakukan mulai bulan Juli mendatang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, penerapan kurikulum 2013 tak bisa diundur lagi. Karena pemerintah sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Selain itu, menurut Wapres Boediono, kurikulum 2013 diharapkan tidak molor. Persiapan-persiapan mengenai kurikulum 2013 sudah dilakukan, dimulai dari pelatihan guru untuk guru kelas I, IV, VII, dan X akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. Persiapan lain yang dilakukan yaitu membuat buku. Buku pelajaran akan dibuat langsung oleh pemerintah, jadi tidak akan ada buku yang berbeda ditiap sekolah. Penyeragaman buku ini diharapkan mampu untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Anggaran untuk perubahan kurikulum 2013 pun dinilai cukup tinggi yaitu sekitar 2,49 triliun. Beberapa saat yang lalu, uji publik mengenai kurikulum 2013 dilakukan. Antusiasme masyarakat dalam memberi masukan sangat tinggi. Ribuan saran dan kritik yang menanggapi kurikulum tersebut telah masuk dan masyarakat terus menunggu tanggapan dari pemerintah.

            Terdapat banyak pihak yang mendukung kurikulum 2013, tetapi tidak sedikit pula yang menolak pergantian kurikulum tersebut. Hal ini dinilai tergesa-gesa, karena kurikulumnya belum selesai dibuat tetapi bukunya sudah mulai digarap. Selain itu, banyak pihak menilai bahwa kurikulum 2013 diprediksi akan berpotensi gagal, karena perubahan kurikulum yang sangat signifikan perubahannya. Berbagai elemen yang mendukung kurikulum berjalan dengan baik tidak dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah, bahkan terkesan mendadak dan tergese-gesa. Mulai dari penyederhanaan mata pelajaran, penghapusan mata pelajaran IPA dan IPS, hingga pembelajaran tematik untuk seluruh siswa Sekolah Dasar, yang mengharuskan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Hal ini tentu saja tidak mudah, akan banyak sekali beban untuk para guru jika cara mengajarnya kurang baik. Siswa juga kemungkinan besar akan mengalami kebingungan. Bahkan sekolah unggulan dirasa kurang mampu beradaptasi dengan cepat dalam menggunakan kurikulum 2013 ini. Pelatihan yang akan diberikan kepada guru pun hanya 52 jam, tentu saja waktunya sangat singkat sedangkan guru-guru harus menyiapkan semuanya dengan baik. Hal tersebut hanya akan membuat guru bingung dan dikhawatirkan hanya akan merugikan guru dan peserta didik saja. Implementasi kurikulum baru selalu dipermasalahkan oleh banyak pihak. Dari durasi pelatihan yang singkat hingga metode pelatihan yang kurang cocok, menjadi banyak pihak yang mengkritik. Bahkan banyak yang bilang, guru kurang siap dalam menjalani perubahan kurikulum tersebut. Masalah anggaran juga menjadi sorotan, pada paparan pertama pemerintah menyebutkan 684 milyar, kemudian berubah menjadi 1,4 triliun, selanjutnya naik lagi menjadi 2,49 triliun. Ini tentu saja menjadi salah satu bukti pemerintah kurang mempersiapkan dengan matang.

            Pergantian kurikulum memang tidak mudah, berbagai elemen pendukung harus dipersiapkan secara matang. Pemerintah harusnya mengkaji ulang mengapa kurikulum sebelumnya harus diganti, evaluasi tidak hanya satu elemen melainkan secara menyeluruh harus dilakukan. Tetapi, tidak ada evaluasi secara komprehensif terhadap KTSP yang menjadi landasan perubahan kurikulum. Pelatihan yang diberikan kepada guru harusnya waktunya relatif lama, karena untuk menyiapkan semua itu tidaklah mudah. Kalau pelatihan yang dilakukan hanya sebentar, dikhawatirkan terdapat kesalahpahaman dan guru akan kebingungan ketika mengajar. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan sangat diperlukan, pergantian kurikulum tanpa peningkatkan kualitas guru percuma saja. Karena guru berada dalam barisan terdepan pendidikan, guru mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk dunia pendidikan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas guru harus selalu dilakukan oleh pemerintah. Terlepas dari banyaknya kritikan terhadap kurikulum 2013 ini, masyarakat hanya ingin mendapat pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Pergantian kurikulum tersebut diharapkan dapat merubah kualitas pendidikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Diharapkan kurikulum 2013 ini lebih baik dari kurikulum sebelumnya, pemerintah juga diharapkan mampu mengontrol semuanya dengan baik sehingga rakyat tidak kembali dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.